Pemda Bersama DPRD Kabupaten Pangandaran Keluarkan Raperda Pajak dan Rettibusi Daerah

PANGANDARAN JAWA BARAT - Setelah dibahas oleh Panitia Khusus II (Dua), Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan DPRD, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran. Senin (08/05/2023).

 Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang HKPD yang mengamanatkan bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 Peraturan daerah.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies untuk Semua

 Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya berharap Raperda ini dapat menjadi landasan dan kepastian hukum untuk menguatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapata asli daerah  (PAD) dan kemandirian fiskal daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

 Bupati Jeje pun meminta kepada seluruh anggota rapat untuk mendukung dan mendorong investasi yang masuk ke Pangandaran. 

Baca juga: Ilham Bintang: Tiga Parpol Koalisi Menguak Pemberontakan Konstitusi

"Saya kira investasi yang berkaitan dengan pariwisata itu penting dan harus kita dorong terus, "ucapnya.

 Menurut Jeje, dalam waktu tiga hari sejak disetujuinya raperda ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi dan pengujian baik dari sisi kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun evaluasi dari sisi kebijakan fiskal. 

Baca juga: Pegiat Senam Lampung Ceria Deklarasi Dukung Muhaimin Iskandar Presiden 2024

 Evaluasi ini juga dilakukan dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi, serta sebagai prasyarat untuk dapat ditetapkan dan diundangkan ke dalam lembaran daerah, " kata Jeje.

 Selanjutnya, tambah Jeje, hasil evaluasi dari gubernur dan menteri nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkab Pangandaran untuk melakukan perbaikan dan mengundangkan raperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, " Ujarnya.

Baca juga: Pandum F Kerja : LKPJBupati Pangandaran tahun Anggaran 2021 Sepakat untuk Dibahas pada Tahap Selanjutnya

 Hadir dalam rapat paripurna, Wakil Bupati Pangandaran, Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pangandaran, Perwakilan Polres Pangandaran, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran dan para pejabat lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dan anggota rapat melalui daring.