Rifky Arifi Aktivis HMI Cabang Jakarta Selatan Angkat Suara Persoalan Kampung Rempang Kepri

JAKARTA - Baru baru ini masyarakat dihebohkan dengan beberapa video yang beredar di media sosial terkait adanya tindakan refresif yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap Masyarakat Rempang Kepulauan Riau .

Setelah ditelisik ternyata persoalan tersebut berawal dari pengosongan lahan, lantaran adanya pengembangan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang, Batam. 

Baca juga: Habib Syakur Sebut Langkah Tepat Densus 88 Tembak Mati Dokter Sunardi Tersangka Teroris

Namun masyarakat setempat menolak untuk pindah sehingga terjadilah bentrokan yang cukup besar karena aparat memaksa untuk masuk ke wilayah Pulau Rempang. Minggu (10/09/2023)

RIFKY ARIFI PTKP HMI MPO Cabang Jakarta selatan yang juga dikenal sebagai Tokoh Mahasiswa Riau Jakarta tersebut, saat diminta tanggapan oleh wartawan terkait kasus tersebut mengatakan 
``Saya anak jati diri melayu Riau sangat prihatin dengan apa yang menimpa sodara kita yang ada di rempang, karena itu saya meminta bapak Kapolri (listyo Sigit Prabowo) untuk cepat menindak oknum kepolisian yang melakukan tindakan refresif tersebut, karena itu sangat bertolak belakang dengan visi misi Polri yaitu Polri yang Presisi dan humanis.

Baca juga: Seorang Wartawan Media Online Dikeroyok Belasan Orang Saat Meliput di RSUD Palabuhanratu

“Saya minta Komnas HAM untuk melalukan investigasi terkait adanya dugaan pelanggaran HAM disana “. ujar Rifky

“Kami tidak menolak investigasi, akatetapi jangan gusur 16 Kampung Tua di Rempang, ” kita juga meminta sebanyak 8 orang warga Rempang yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibebaskan. Lantaran mereka hanya ikut mempertahankan tempat tinggal mereka. 

Baca juga: Rano Al Fath Minta Kejati Tindaklanjuti Kasus Tipikor di Riau

”Saya juga menghimbau kepada teman-teman aktivis melayu dimana pun berada untuk bersatu bersama-sama mengawal persoalan ini sampai selesai. 

Sekarang Rempang Galang, setelah itu dapur nenek moyang kita. Jika diam, hanya nunggu giliran''
Dan jika terbukti adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian kita akan minta untuk di proses dan akan kami laporkan ke Propam Mabes Polri untuk ditindak lanjuti, ” katanya.

Baca juga: *Harkonas 2022: Melihat 22 Tahun Implementasi "Declaration of Consumer Right" di Indonesia*

“Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan presiden sekalipun harus turun tangan langsung untuk memberikan atensi dan proteksi terhadap masyarakat rempang, “ tegas Rifky (Resky P)